Opini, :Kajian Politik Daerah,:Penulis Irwandi S. IP
Bengkulu utara Faktaclick.com -Waktu Presiden Suharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru Suharto selama lebih dari tiga dekade, Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai Reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat (desentralisasi). Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam UU yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden Indonesia di tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah-pemerintah daerah.
Pada kajian kali ini penulis sedikit mengupas perkembangan Kekuasan politik tingkat daerah lokusnya Bengkulu utara dimana sejak 2004 dimana hasil pengamatan dan kajian serta temuan dari semua proses bernegara belum lah ada perkembangan secara signifikan penulis mencoba melihat dari segi sistem prilaku politik pemilukada saja yang mana dari fase ke fase semakin parah dimana sistem politik sudah sangat lari dari referensi yang ada terutama dari sisi meraih konstituen dimana tidak lagi mengaplikasikan prilaku sistem politik Indonesia tapi cenderung ke arah niaga politik hal ini di temukan oleh penulis dari masa kemasa, contoh di tahun 2024 yang mana visi misi dan komunikasi terhadap faksi faksi sangat terjalin hingga dominan pendidikan ilmu politik masih berlaku.
Kemudian beriring waktu pola tersebut sudah berubah pada tahun 2009 para pelaku politik sudah tidak menggunakan metode visi misi tapi mengarah pada niaga politik, apakah akibat liberalisasi atau persaingan prestise?
Selaku penulis dapat melihat kejadian dan fenomena ini sangatlah tidak sesuai dengan orientasi dari Reformasi serta amanah UUD 1945 sehingga terpangkas lah minat bakat para putra daerah yang mempunyai konsep kerakyatan.
Dari kajian dan temuan di atas pantaslah saja kemajuan di bidang SDM,serta Kebijakan kebijakan standar tidak tercapai seperti peningkatan pertanian contoh nya lama kelamaan akan berpindah ke sektor perkebunan, minim nya pembinaan pembinaan di lapangan sehingga sulit untuk menuju hasil yang efektif.apakah masalah anggaran? hal tersebut menurut penulis alasan yang klasik.apalagi kalau kita bicara tentang lapangan kerja? Dll
Penulis juga melihat harus ada troboson tentang pendidikan politik ditingkat daerah baik formal maupun non formal. Siapa saja yang bertanggung jawab atas hal ini mari kita kaji di lain waktu.
Penulis telah menyimpulkan bahwa janganlah hal ini di biarkan karena tidak baik dalam pendikan politik kedepan. Mungkin butuh perdebatan perdebatan serius untuk hal ini demi generasi pintar dan kemaslahatan umat.
Referensi: Indonesia Investment
