Jakarta Fakta click.com – Pasca PAN dan Golkar bergabung, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) mulai menggodok nama calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Masing-masing partai berancang-ancang menyodorkan usulan.
Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda mengatakan, pasca masuknya PAN dan Golkar, sikap PKB tidak berubah. PKB tetap berpatokan pada hasil muktamar Bali dalam mengusung capres atau cawapres pada Pemilu 2024. Forum tertinggi partai tersebut telah memberikan mandat untuk mengusung Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar.
”PKB telah berijtihad untuk mengusung Gus Imin (sapaan Muhaimin, Red) dalam Pilpres 2024,” ujarnya, Senin (14/8).
Sejauh ini, lanjut dia, penetapan capres dan cawapres berpedoman pada Piagam KKIR yang ditandatangani tepat setahun lalu di Sentul, Bogor. Sebab, kerja sama Gerindra-PKB dan Golkar-PAN masih sangat awal dan membutuhkan pembahasan lanjutan. ”Belum ada detail-detail terkait hak dan kewajiban para pihak, termasuk bagaimana pola penentuan capres-cawapres yang akan diusung,” katanya.
Sementara itu, PAN akan tetap menyodorkan nama Erick Thohir. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku bakal membahas usulan Erick menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. ”Ya (mengusulkan), nanti kan dibicarakan,” ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, Zulhas mengaku tidak mau terburu-buru. Sebab, yang berlangsung kemarin baru deklarasi dan belum sampai pada pembicaraan detail.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro mengatakan, penentuan cawapres Prabowo berpotensi rumit. Sebab, masing-masing parpol yang memberikan dukungan sudah memiliki nama yang hendak diusulkan. ”Karena bila di internal KKIR semua ketua umum yang menjadi anggota ingin menjadi cawapres, kebuntuan politik atau political deadlock bisa terjadi,” katanya.
Namun, situasi itu juga memunculkan peluang bagi masuknya orang-orang nonpartai. Khususnya mereka yang mendapat restu dari Presiden Jokowi. Sebab, di titik itulah dibutuhkan win-win solution yang bisa diterima semua partai. ”Gibran, Khofifah, atau nama lainnya ini berpotensi untuk dipasangkan jika langsung dihadirkan Presiden Jokowi,” imbuhnya.
Meski ditampik, Agung menilai sulit memisahkan kaitan Jokowi dengan KKIR. Bukan hanya para Ketum yang merupakan anggota kabinet langsung, Jokowi juga kerap menunjukkan endorsement kepada Prabowo. Karena itu, relasi intim yang terbangun antara Jokowi dan Prabowo, Zulkifli Hasan, maupun Airlangga Hartarto bukan lagi sebatas soal kinerja, tapi bagaimana hal-hal strategis lain turut dibahas.
”Di titik inilah susah untuk tidak mengaitkan bergabungnya Golkar-PAN tanpa hadirnya dukungan istana,” jelasnya.
Namun, Presiden Joko Widodo menampik anggapan itu. Ketika ditanya merapatnya Golkar dan PAN ke kubu Prabowo, Jokowi enggan berkomentar. Dia menyerahkan itu ke partai. ”Urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Itu urusannya partai-partai,” ucapnnya. (red)
