Bengkulu Utara, Faktaclick.Com — Menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026, Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, S.E., M.Ap melakukan audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Ir. Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).
Sebagaimana diketahui, alokasi TKD dalam APBN 2026 mengalami penurunan sekitar Rp155 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengurangan ini diperkirakan akan berdampak pada kapasitas fiskal daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian TKD tersebut merupakan bagian dari langkah konsolidasi fiskal nasional yang harus ditempuh oleh pemerintah pusat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan daerah menghadapi kesulitan dalam melaksanakan program-program prioritasnya.
> “Pemangkasan TKD memang memberi dampak signifikan terhadap ekonomi daerah, infrastruktur, dan pelayanan publik. Namun, pemerintah pusat berkomitmen memberikan pendampingan dan solusi bagi daerah yang terdampak,” ujar Dody.
Ia juga menegaskan bahwa Kementerian PUPR tetap berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur di Bengkulu Utara, meskipun saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.
Sementara itu, Bupati Arie Septia Adinata menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus memperjuangkan program pembangunan meskipun dana TKD mengalami penurunan.
> “Walaupun dana TKD berkurang, kami tetap fokus memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa program yang kami usulkan meliputi pembangunan jalan, jembatan, serta sekolah rakyat,” tutur Arie.
Lebih lanjut, Arie menjelaskan bahwa kebijakan pengalihan atau penyesuaian TKD bukan bertujuan untuk melemahkan daerah, melainkan untuk memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bengkulu Utara untuk menyesuaikan program kerja serta menerapkan langkah-langkah efisiensi.
> “Kita harus menata belanja dengan baik dan memastikan anggaran digunakan untuk hal-hal yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemangkasan ini pasti berdampak, tetapi pelayanan publik tidak boleh terhenti,” tegas Bupati.
Sebagai penutup, Arie menegaskan bahwa kebijakan efisiensi di Kabupaten Bengkulu Utara akan diarahkan pada pengurangan kegiatan operasional dan seremonial. Sementara itu, program pembangunan dan pelayanan publik tetap akan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
