DPRD Bengkulu utara mulai membahas APBD Perubahan, Ketua DPRD Bengkulu Utara Tegaskan Perda RPJMD jadi Meskipun tahapan pembahasan saat ini masih dalam tahap pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Bengkulu Utara.
Dalam pembahasan tersebut akan ditentukan porsi-porsi anggaran yang akan ditetapkan dalam program belanja di akhir tahun nanti dalam APBD Perubahan.
Diperkirakan Anggaran yang akan dibelanjakan dalam APBD Perubahan nantinya akan berkisar antara Rp 50 Miliar sampai Rp70 miliar.
Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, S.IP menerangkan jika pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD ini masih berjalan sesuai dengan jadwal. DPRD memang menginginkan pembahasan APBD Perubahan dibahas setelah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang saat ini sudah disahkan menjadi peraturan daerah.
“Saat ini RPJMD sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga kami dari Badan Anggaran mulai membahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” terangnya.
Ia menerangkan dengan sudah disahkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Peraturan Daerah tentang RPJMD tersebut akan menjadi acuan DPRD. Acuan tersebut adalah dalam rangka memastikan jika porsi-porsi anggaran yang nantinya akan masuk dalam belanja APDB Perubahan memang benar-benar sejalan dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD tersebut.
“Karena dalam Perda RPJMD tersebut memuat target pembangunan yang akan dicapai sepanjang 2025-2029, sehingga setiap program pemabngunan harus berorientasi dengan target pembangunan layaknya yang tertuang dalam RPJMD tersebut,” terang Parmin.
Ia juga menerangkan jika berkaca dari Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut target pemabngunan pemerintah daerah masih fokus pada pembangunan infrastruktur. Sehingga diharapkan 2029 mendatang Bengkulu Utara sudah memiliki kualitas infrastruktur yang jauh lebih baik dan bisa menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur masyarakat tutupnya.
